Gubernur Kalteng Soroti Proyek Fasilitas Publik, Tegaskan Pembangunan Harus Berkualitas dan Bertanggung Jawab
Edithnews.com (PALANGKA RAYA) – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyoroti keras kualitas proyek fasilitas publik yang belakangan menuai kritik dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara seharusnya mampu memberikan manfaat nyata, kenyamanan, serta menghadirkan rasa bangga bagi warga, bukan justru menimbulkan kekecewaan akibat hasil pekerjaan yang dinilai tidak maksimal, Selasa (19/05/2026).
Menurut Agustiar, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proyek pembangunan dikerjakan secara profesional, tepat sasaran, dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengaku prihatin melihat adanya penilaian negatif dari masyarakat terhadap proyek marka jalan yang dianggap amburadul dan jauh dari harapan.
“Fasilitas publik itu dibuat untuk masyarakat. Harusnya memberikan kenyamanan, rasa aman, dan memperindah kota. Kalau hasilnya justru dipertanyakan warga, tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Sorotan terhadap proyek marka jalan tersebut muncul setelah masyarakat ramai menyampaikan kritik melalui media sosial maupun secara langsung. Banyak warga menilai hasil pekerjaan terlihat tidak rapi, kualitas pengecatan dipertanyakan, hingga dianggap tidak mencerminkan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran publik.
Agustiar menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin ada proyek yang dikerjakan secara asal-asalan. Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan hasil pekerjaan yang baik dan berkualitas.
Pernyataan gubernur itu sekaligus menjadi peringatan keras bagi dinas terkait serta pihak pelaksana proyek agar lebih serius dalam menjalankan pekerjaan pembangunan di lapangan. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas pembangunan daerah.
“Kita tidak ingin pekerjaan yang menggunakan anggaran publik dilakukan sembarangan. Semua harus sesuai standar dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Gubernur memastikan Inspektorat telah turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proyek marka jalan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui secara detail proses pengerjaan, kualitas hasil pekerjaan, hingga kemungkinan adanya kelalaian dari pihak pelaksana.
Menurut Agustiar, hasil pemeriksaan Inspektorat nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah lanjutan. Tidak menutup kemungkinan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
“Kalau memang ada kesalahan atau pekerjaan yang tidak sesuai aturan, tentu akan ada evaluasi dan tindakan tegas. Pemerintah harus menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap proyek pembangunan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pengawasan, kata dia, bukan hanya dilakukan saat proyek selesai, tetapi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap polemik proyek marka jalan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar lebih mengutamakan kualitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan pembangunan.
Dengan demikian, hasil pembangunan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mendukung wajah daerah yang lebih tertata dan modern.
( Anton )
