Depan Mahasiswa, WKMA Non Yudisial Tegaskan Anggaran Peradilan Wajib Mandiri
Edithnews.com (Jakarta) Sabtu,10 Oktober 2026 – Kemandirian anggaran peradilan, salah satu bentuk independensi kelembagaan dan hingga saat ini masih terus diperjuangkan Mahkamah Agung.
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. menyampaikan idealnya kemerdekaan pelaksanaan tugas hakim juga harus didukung dengan independensi kelembagaan.
“Kemandirian anggaran peradilan, salah satu bentuk independensi kelembagaan dan hingga saat ini masih terus diperjuangkan Mahkamah Agung. Dengan mandirinya anggaran, MA akan lebih mudah memprioritaskan penggunaan anggaran yang ditujukan untuk mempercepat akses keadilan”, tegas Doktor Dwiarso.
Ia juga menegaskan pola kemandirian anggaran peradilan, seharusnya dapat seperti anggaran pendidikan yang dijamin persentasenya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Lebih lanjut, Mantan Ketua PN Depok menerangkan keamanan bagi hakim dan aparatur peradilan masih menjadi pekerjaan rumah negara, karena sudah banyak contoh kekerasan fisik yang ditujukan kepada hakim dan aparatur peradilan di berbagai satuan kerja.
“Bahkan perbuatan niradab dilakukan oleh aparatur penegak hukum lain, seperti oknum advokat yang seharusnya ikut menghormati peradilan dan aparaturnya, sebagai bagian dari amanah menjaga wibawa hukum dan keadilan”, tegasnya.
Mantan Kepala Bawas MA, juga menyampaikan penghargaan kepada para mahasiswa yang memiliki kepedulian untuk ikut menyuarakan kemandirian badan peradilan, kehormatan peradilan dan perlindungan terhadap hakim, serta aparaturnya.
“Tentunya MA, terbuka untuk melakukan kerjasama dengan mahasiswa dan civitas akademika lainnya untuk memperjuangkan kemandirian badan peradilan, melalui kemandirian anggaran peradilan, termasuk pelaksanaan jaminan keamanan bagi hakim dan aparatur peradilan”, ujar Mantan Ketua PN Jakarta Utara dimaksud.
Menambahkan pesan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dalam pertemuan dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Ketua Kamar Pengawasan MA, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. menegaskan saat ini untuk pengamanan dan perlindungan terhadap Hakim, MA dan IKAHI sedang memperjuangkannya lewat RUU Jabatan Hakim.
“Pastinya kita tidak menginginkan adanya kejadian kekerasan terhadap hakim dan aparatur peradilan kembali berulang, semoga RUU Jabatan Hakim yang merupakan salah satu prolegnas dapat segera disahkan”, tambah mantan Ketua PN Jakarta Pusat.
Sebagai informasi, pesan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial dan Ketua Kamar Pengawasan MA, saat menerima audiensi pengurus DPN Permahi didampingi oleh Asisten Koordinator Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, serta Para Hakim Yustisial dari Kepaniteraan dan Biro Hukum dan Humas MA
M.NUR
