Ali Hanafiah: Hari Pahlawan Harus Jadi Momentum Mengubah Wajah Peradilan Indonesia
Edithnews.com (JAKARTA) – Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap 10 November tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial, penghormatan terhadap jasa para pejuang, ataupun sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa. Lebih dari itu, Hari Pahlawan harus menjadi momentum refleksi nasional untuk memperbaiki sikap, perilaku, moral, serta tanggung jawab seluruh elemen bangsa, khususnya para penegak hukum di Indonesia.
Pesan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah. Ia mengajak seluruh aparatur penegak hukum menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai landasan untuk membangun sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, profesionalisme, dan integritas.
Menurut Ali Hanafiah, perjuangan para pahlawan bangsa bukan semata-mata untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan, melainkan juga untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, bebas dari penindasan, serta memperoleh hak dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
Karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga tidak boleh kehilangan maknanya akibat perilaku penyelenggara negara yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan amanah konstitusi.
Peradilan Harus Menjadi Tempat Mencari Keadilan, Bukan Ketakutan
Ali Hanafiah menilai, salah satu pekerjaan besar bangsa Indonesia saat ini adalah memastikan lembaga peradilan benar-benar menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan justru menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan, ketidakpercayaan, maupun kekecewaan.
Ia menyoroti pentingnya perubahan mendasar terhadap pola pikir dan perilaku oknum aparatur yang apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan, mengabaikan etika, atau memperlakukan hukum secara tidak adil, dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Istilah transformasi dari peradilan sesat menuju peradilan berintegritas, menurut gagasan yang disampaikannya, merupakan seruan moral agar seluruh unsur peradilan melakukan pembenahan secara nyata.
Perubahan tersebut tidak cukup hanya melalui slogan reformasi birokrasi, pembangunan gedung pengadilan, penerapan teknologi informasi, maupun peningkatan administrasi pelayanan. Pembenahan paling mendasar harus dimulai dari manusia yang menjalankan kewenangan hukum itu sendiri.
Hakim harus menjaga independensi dan tidak boleh tunduk pada tekanan maupun kepentingan di luar hukum. Jaksa harus menjalankan penuntutan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Kepolisian harus mengedepankan profesionalisme dan perlindungan hak masyarakat. Advokat harus menjaga kehormatan profesi, sementara seluruh aparatur pengadilan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
Sebab, hukum tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus menjadi instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.
Jangan Biarkan Pengorbanan Pahlawan Dikhianati Perilaku Menyimpang
Dalam refleksi Hari Pahlawan, Ali Hanafiah mengingatkan bahwa para pejuang terdahulu mempertaruhkan kehidupan mereka demi masa depan generasi penerus. Mereka berjuang agar rakyat Indonesia dapat hidup merdeka, memperoleh kesejahteraan, serta memiliki hak yang sama sebagai warga negara.
Oleh sebab itu, sangat penting bagi generasi saat ini untuk menjaga kemerdekaan melalui tindakan nyata, termasuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang tidak hanya kuat dalam kewenangan, tetapi juga bersih dalam pelaksanaan. Kewenangan tanpa integritas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, sedangkan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban dapat menjauhkan hukum dari tujuan keadilan.
Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa jabatan merupakan amanah, bukan sarana memperoleh keistimewaan. Seragam, pangkat, kewenangan, dan kedudukan dalam institusi negara seharusnya menjadi tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan menjadi alasan untuk bertindak sewenang-wenang.
Integritas Peradilan Harus Dibuktikan dengan Tindakan
Lebih lanjut, Ali Hanafiah menekankan bahwa membangun peradilan berintegritas membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara terbuka, objektif, serta berdasarkan ketentuan hukum.
Setiap dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, praktik koruptif, maupun tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang profesional dan transparan.
Lembaga pengawasan internal maupun eksternal juga perlu menjalankan tugas secara konsisten, tanpa pandang bulu dan tanpa membedakan jabatan atau kedudukan seseorang.
Dalam konteks peradilan, Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab penting untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga independensi hakim, serta memastikan setiap proses persidangan berlangsung sesuai hukum dan prinsip keadilan.
Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan atau pencitraan institusi. Kepercayaan harus tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan proses hukum yang jujur, terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
FORSIMEMA-RI Dorong Kontrol Publik dan Pers yang Bertanggung Jawab
Sebagai bagian dari elemen masyarakat pers yang memberikan perhatian terhadap perkembangan dunia peradilan, FORSIMEMA-RI memiliki ruang untuk ikut mengawal keterbukaan informasi, menyampaikan kritik konstruktif, serta memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan pelayanan dan penegakan hukum.
Ali Hanafiah menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Pers tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi seremonial, tetapi juga harus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.
Pemberitaan mengenai persoalan hukum harus berdasarkan fakta, memiliki sumber yang jelas, mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Kritik terhadap lembaga peradilan bukan berarti melemahkan institusi negara. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Namun, pengawasan media juga harus disertai tanggung jawab jurnalistik. Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta hukum, sedangkan setiap dugaan pelanggaran harus tetap diuji melalui proses dan mekanisme yang berlaku.
Keadilan Beradab Merupakan Amanat Kemerdekaan
Ali Hanafiah mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah, insan pers, akademisi, hingga masyarakat, untuk menjadikan Hari Pahlawan sebagai titik awal memperkuat kesadaran bahwa keadilan merupakan salah satu fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keadilan yang beradab bukan hanya tentang menghukum seseorang yang terbukti bersalah, tetapi juga memastikan orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban ketidakadilan. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama, proses hukum yang jujur, serta perlindungan atas hak-haknya.
Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menurut Ali, cita-cita para pahlawan harus diteruskan melalui pengabdian yang nyata. Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab mempertahankan nilai kemerdekaan melalui kejujuran, keberanian membela kebenaran, dan komitmen terhadap keadilan.
Momentum 10 November, Saatnya Berbenah dan Mengembalikan Kepercayaan Rakyat
Pada akhirnya, Hari Pahlawan Nasional bukan sekadar mengenang nama-nama besar dalam sejarah, melainkan menghidupkan kembali nilai perjuangan dalam setiap tindakan dan pengabdian.
Ali Hanafiah berharap seluruh penegak hukum mampu melakukan introspeksi dan perubahan perilaku secara sungguh-sungguh. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik yang merusak kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.
Transformasi menuju peradilan berintegritas harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab pimpinan lembaga, tetapi juga setiap individu yang bekerja dalam sistem penegakan hukum.
Sebab, kehormatan sebuah institusi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kewenangan atau tingginya jabatan, melainkan oleh perilaku, kejujuran, dan tanggung jawab orang-orang yang berada di dalamnya.
“Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan tabur bunga. Lanjutkan perjuangan mereka dengan memperjuangkan keadilan, menjaga kejujuran, dan mengubah perilaku yang menyimpang. Jangan biarkan peradilan menjadi tempat lahirnya ketidakadilan. Sudah saatnya kita bergerak dari peradilan yang menyimpang menuju peradilan yang berintegritas, demi kesejahteraan dan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian pesan moral yang menjadi semangat refleksi Hari Pahlawan.
Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026.
Pahlawanku Teladanku. Perjuanganku Melanjutkan Keadilan dan Integritas untuk Indonesia.
(M.NUR)
