Hak Asasi Digital dalam Penyadapan: Penegakan Hukum dan Jaminan

Edithnews.com (Jakarta) Rabu, 11 Nov 2026 – Fragmentasi regulasi dan ketiadaan izin pengadilan (judicial authorization) dalam tindakan penyadapan di Indonesia mendesak unifikasi hukum demi melindungi hak privasi warga negara.

Dalam ekosistem ketatanegaraan modern, penyadapan berada di titik simpul yang paling sensitif antara dua kewajiban konstitusional negara, kewajiban menjaga keamanan serta menegakkan hukum dan kewajiban melindungi hak asasi manusia.

Ketika ruang digital dengan algoritmanya telah berkembang menjadi ruang hidup utama bagi banyak orang, penyadapan tidak lagi sekadar perekaman suara via saluran telepon konvensional, melainkan penembusan mendalam terhadap privasi kognitif dan data digital warga negara, ditengah algoritma dunia maya yang massif berdampak memengaruhi pola pikir manusia.

Tindakan ini pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk intervensi paling invasif dari penguasa terhadap hak subjektif individu, layaknya, batasan antara tindakan penyadapan yang sah dan tindakan sewenang-wenang yang rawan disalahgunakan, menjadi tolok ukur utama dari sebuah negara hukum yang demokratis dan bagaimana penyadapan digunakan sebagai apa dan siapa yang berkepentingan untuk itu.

Hak Asasi Digital

Di dalam UUD 1945, kedua kepentingan yang saling bersinggungan ini sama-sama memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, Jaminan atas Hak Privasi, Hak Negara Melakukan Perlindungan Diri, dan Pembatasan Demi Hukum, Kerahasiaan Komunikasi Ketertiban & Keamanan.

Jaminan Privasi Digital, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan, dan rasa aman. Ditegaskan pula dalam Pasal 28F mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kerahasiaan surat-menyurat dan komunikasi elektronik adalah bagian mutlak dari benteng pertahanan privasi tersebut.

Mandat Keamanan dan Penegakan Hukum: Di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan ruang bagi pembatasan hak melalui undang-undang demi memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia khususnya Pasal 17 ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights (Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2005) setiap penyadapan yang membatasi privasi warga negara wajib memenuhi uji pembatasan ketat yang dikenal dengan three-part test yang bisa dijadikan standar uji mengenai pembatasan penyadapan yang dilakukan oleh kekuasaan sebagaimana berikut:

Ditetapkan oleh Undang-Undang: Prosedur dan batasannya diatur secara mutlak dalam UU,bukan sekadar keputusan diskresional pejabat publik.
Tujuan yang Sah (Legitimate Aim): Semata-mata untuk mengusut kejahatan luar biasa atau ancaman kedaulatan negara.
Diperlukan dan Proporsional: Dilakukan sebagai upaya terakhir ketika cara pembuktian lain yang kurang invasif tidak lagi memungkinkan.
Realitas Hukum Problem Fragmentasi dan Ketiadaan Judicial Authorization, sehingga menyebabkan proses penyadapan ini belum maksimal dan belum banyak digunakan untuk proses penegakan hukum.

Meskipun secara normatif teoritis syarat pembatasan telah jelas dan tegas dengan merujuk norma di atas, namun praktik penegakan hukum di Indonesia menghadapi persoalan krusial di tingkat regulasi:

Kondisi aktual norma perizinan penyadapan tersebar secara terpisah-pisah di berbagai undang-undang. Fragmentasi ini menciptakan standar ganda dan ketidakpastian hukum, di mana sebagian instansi memerlukan izin pengadilan, sementara instansi lain cukup mengandalkan izin internal atau keputusan pimpinan penyidik.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK secara tegas menimbang, penyadapan yang membatasi hak konstitusional warga negara harus diatur dalam sebuah Undang-Undang Penyadapan tersendiri yang menerapkan prinsip perizinan hakim atau judicial authorization.

Pembentukan undang-undang khusus ini penting demi menghindari kecenderungan executive override dan abuse of power.

Ketika penyadapan dapat dilakukan tanpa wewenang pengawasan dari pengadilan yang independen peradilan berisiko terjebak menjadi corong eksekutif, yang hanya sekadar mengesahkan hasil pembuktian yang didapat dari tindakan penembusan privasi yang cacat hukum.

Hal ini menimbulkan ketakutan kolektif bagi publik, aktivis, maupun akademisi dalam menyuarakan pendapat dan melakukan komunikasi dalam ruang-ruang digital.

Tindak Pidana Penyadapan

Hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang baru-baru ini mencuat terkait penerapan penegakan hukum melalui penyadapan. Meskipun kasus serupa masih terbatas, landasan hukumnya dapat merujuk pada:

1. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi

Ketentuan ini mengatur larangan penyadapan terhadap informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Penyadapan tersebut mencakup penyadapan komunikasi melalui telepon, SMS, WhatsApp, Zoom, radio komunikasi, dan media lainnya. Bentuk perbuatannya meliputi merekam, mendengarkan, membuka, hingga menyalin isi percakapan orang lain tanpa izin.

Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Telekomunikasi, berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta. Ketentuan ini memuat ancaman pidana yang berat terhadap perbuatan penyadapan.

Pengaturan tersebut bertujuan melindungi kerahasiaan komunikasi serta mencegah akses, pengambilan, perekaman, dan pemantauan informasi secara ilegal tanpa izin atau dasar hukum yang sah.

2. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Ketentuan di atas mengatur perbuatan pidana berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat public dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Objek dari pasal ini adalah perlindungan transmisi informasi atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik (percakapan atau data pribadi/tertutup), baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

Penjelasan pasal ini menegaskan, unsur “melawan hukum” dikecualikan untuk situasi tertentu yang tidak patut dihukum. Contohnya, jika alat bantu rekam/dengar dipasang sendiri secara sah oleh penghuni rumah/ruangan tersebut lalu pembicaraan terekam secara tidak sengaja, atau percakapan telepon radio/biasa tertangkap tanpa sengaja oleh penerima lain.

3. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Ketentuan ini mengenai tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini pada ayat (1) memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun penjara sementara ayat (2) ancaman penjara selama tujuh tahun. Tujuan dari pasal ini adalah meretas atau mengambil kendali dari gawai perangkat elektronik milik orang lain, tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Rekonstruksi Pengaturan Penyadapan

Untuk menyelaraskan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi digital, harus bertumpu pada penerapan Mutlak Judicial Authorization: penyadapan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui persidangan tertutup yang menguji kecukupan alasan probable cause. Klausul Keadaan Mendesak, untuk kasus-kasus khusus yang membutuhkan tindakan cepat (seperti operasi tangkap tangan kasus korupsi atau terorisme), penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu namun wajib mendapatkan persetujuan pengesahan dari hakim dalam waktu tertentu.

Jika ditolak, seluruh rekaman wajib dimusnahkan dan tidak sah dijadikan alat bukti (exclusionary rule), yang mungkin bisa dilakukan riset lebih lanjut, mengenai urgensi Peraturan Mahkamah Agung untuk poin ini.

Mekanisme Pengawasan Independen, melalui pembentukan komite pengawas independen yang berwenang mengaudit perangkat dan sarana penyadapan di seluruh instansi penegak hukum secara berkala.

Hak atas Pemberitahuan dan Pemulihan, melalui kewajiban memberikan pemberitahuan kepada subjek hukum setelah penyidikan dihentikan atau persidangan selesai. Dengan demikian, warga negara yang dirugikan memiliki kesempatan untuk menuntut ganti rugi atas penyadapan yang tidak sah.

Penyadapan adalah seperti dua sisi mata koin, di satu sisi dapat menjadi instrumen ampuh dalam membongkar kejahatan luar biasa,namun tanpa kontrol peradilan yang ketat, di sisi lain berpotensi berubah menjadi alat represi yang meluluhlantakkan demokrasi dan privasi warga negara.

Keberadaan undang-undang penyadapan yang berperspektif HAM dan berbasis due process of law, bukanlah bentuk pelemahan terhadap penegakan hukum, melainkan syarat mutlak untuk memastikan bahwa penegakan hukum itu sendiri dijalankan secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan amanat Konstitusi.

Unifikasi Regulasi terkait Penyadapan

Angan dan harap mengintegrasikan seluruh aturan penyadapan yang tersebar di berbagai undang-undang ke dalam satu payung hukum yang homogen.

Dengan penerapan mutlak Judicial Authorization, menjadikan izin hakim sebagai syarat sah sebelum penyadapan dilakukan atau membentuk komite pengawas independen serta kewajiban memberikan notifikasi pasca penyadapan kepada subjek hukum untuk menjamin transparansi dan due process of law.

Rancangan undang-undang tentang penyadapan merupakan instrumen hukum yang sangat krusial namun mengalami stagnasi panjang dalam prolegnas di Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang Penyadapan merupakan amanat langsung dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang menegaskan, pengaturan penyadapan yang membatasi hak konstitusional warga negara wajib dituangkan dalam bentuk undang-undang yang utuh bukan sekadar peraturan pemerintah atau regulasi sektoral.

Artikel ini kiranya dapat digunakan sebagai pijakan awal bahan analisis guna pemetaan mendalam mengenai problem normatif dan konstruksi ideal regulasi terkait penyadapan berbasis prinsip due process of law dan HAM, yang bermuara untuk dapat mengakhiri fragmentasi dan legalitas parsial aturan penyadapan di Indonesia tersebar secara fragmentaris di berbagai undang-undang seperti termuat pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang BNPT, dan KUHP 2023.

Masing-masing regulasi memiliki prosedur, batasan, dan mekanisme perizinan yang berbeda-beda, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan standar ganda dalam penegakan hukum.

Lebih penting daripada itu untuk mencegah abuse of power dan mass surveillance ketiadaan kontrol yudisial tunggal berisiko mengubah penyadapan dari sarana pembuktian tindak pidana menjadi alat pengawasan masif atau alat intimidasi politik yang menyasar warga sipil, aktivis, jurnalis, dan penegak hukum itu sendiri.

Sumber Referensi

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
Harjono. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rahardjo, Satjipto. (2006). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Irianto, Sulistyowati. (2020). “Rekonstruksi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Disrupsi Digital.” Jurnal Hukum Jentera, 15(2),

Kusumaatmadja, Mochtar. (2018). “Negara Hukum, Keamanan Nasional, dan Batasan Hak Privasi Warga Negara dalam Perspektif Kontemporer.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3),
Pratama, Aditia. (2021). “Urgensi Judicial Authorization dalam Pembentukan Undang-Undang Penyadapan di Indonesia.” Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, 33(1),

Aditya, Z. A., & Shd, M. F. (2022).
Rekonstruksi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Melalui Pembentukan Undang-Undang Penyadapan Berbasis Due Process of Law. Jurnal Konstitusi, 19(2),

Hiariej, E. O. S. (2021). Asas-Asas Hukum Pidana dan Perkembangannya dalam Sistem Peradilan Pidana Modern. Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, 33(3),

Bygrave, L. A. (2021). Data Protection and Privacy: Establishing Global Standards in the Age of Algorithms. International Journal of Law and Information Technology, 29(2), 145–168.
Solove, D. J. (2022).

The Digital Panopticon: Surveillance, Privacy, and the Future of Constitutional Rights. Harvard Law Review, 135(4),
Utomo, T. P., & Nurhapsari, Y. (2023). “Urgensi Pengaturan Judicial Authorization dalam Tindakan Penyadapan Guna Menjamin Perlindungan Hak Privasi Warga Negara.” Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, , 35(1),
Pratama, R. A., & Hiariej, E. O. S. (2022). “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penguatan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan.” Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, 34(2)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2022). Kertas Posisi: Urgensi Pengaturan Penyadapan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diakses dari https://elsam.or.id/
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2021). Catatan Kritis Kebijakan Penyadapan dan Perlindungan Hak Privasi di Indonesia. Diakses dari https://icjr.or.id/
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia & SAFEnet. (2023). Laporan Situasi Hak Digital di Indonesia: Ancaman Pengawasan Digital terhadap Kebebasan Pers dan Berekspresi. Diakses dari https://safenet.or.id/
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Kewenangan Penyadapan. Diakses dari https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
Electronic Frontier Foundation (EFF). (2024). Codifying Privacy: The Global Standard for Lawful Interception and Judicial Oversight. Diakses dari https://www.eff.org/
Hukumonline. (2023). Urgensi Pembentukan UU Penyadapan Pasca Berlakunya KUHP Baru dan UU ITE.Diakses dari https://www.hukumonline.com/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Kewenangan Penyadapan.

(M.NUR)