Pleno Kamar Kesekretariatan Bahas Penguatan Dukungan Peradilan

Edithnews.com (Jakarta) Selasa, 17 Nov 2026 – Kebijakan yang dirumuskan dalam forum akan dijalankan oleh satuan kerja di empat lingkungan peradilan sekaligus. Karena itu pembahasannya melibatkan seluruh unit yang menangani dukungan administrasi di Mahkamah Agung.

Ketua Muda Pembinaan Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Ketua Muda Pengawasan Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. memimpin pembahasan Pleno Kamar Kesekretariatan di Bandung, Senin (16/11), yang menyoroti penguatan dukungan administrasi peradilan.

Forum yang berlangsung di Hotel Intercontinental tersebut mempertemukan kamar yang membidangi pembinaan dan kamar yang membidangi pengawasan dalam satu meja pembahasan. Keduanya menyoroti kesekretariatan sebagai fungsi yang menopang kerja hakim di Mahkamah Agung maupun di badan peradilan di bawahnya.

Prof. Yanto memimpin pembahasan ini sebagai Ketua Muda Pengawasan, jabatan yang diembannya sejak dilantik pada 7 Januari 2026. Kehadiran dua kamar sekaligus menempatkan pembinaan dan pengawasan sebagai dua sisi dari persoalan kesekretariatan yang sama.

Forum membahas sejumlah isu kesekretariatan sepanjang rangkaian kegiatan. Di antaranya optimalisasi sumber daya, percepatan pemenuhan sarana dan prasarana, serta penguatan integritas layanan.

Isu-isu tersebut dibahas sebagai satu rangkaian, bukan sebagai urusan teknis yang berdiri sendiri. Forum menempatkan dukungan administrasi sebagai prasyarat agar hakim dapat bekerja secara independen dan profesional.

Pembahasan juga menyentuh tantangan yang dihadapi satuan kerja dalam menjalankan fungsi kesekretariatan. Dari situ dirumuskan strategi agar tata kelola berjalan efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh lingkungan peradilan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., yang juga Hakim Agung pada Kamar Perdata, hadir mengikuti pembahasan. Kehadirannya menandai perlunya koordinasi lintas unit, mengingat kebijakan kesekretariatan dijalankan oleh banyak satuan kerja sekaligus.

Forum ini diikuti para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung. Di antara yang hadir adalah Kepala Badan Urusan Administrasi dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. turut hadir mewakili lingkungan peradilan agama. Satuan kerja di bawah badan peradilan termasuk pihak yang akan menjalankan rumusan forum tersebut.

Kebijakan yang dirumuskan dalam forum akan dijalankan oleh satuan kerja di empat lingkungan peradilan sekaligus. Karena itu pembahasannya melibatkan seluruh unit yang menangani dukungan administrasi di Mahkamah Agung.

Dari pembahasan itu diharapkan lahir rumusan konkret untuk memperbaiki mutu layanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan. Rumusan kebijakan kesekretariatan lazimnya menjadi prioritas kegiatan pada tahun berikutnya.

Sehari sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. membuka Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung, Minggu (15/11). Pleno tahun ini merupakan pelaksanaan ke-15 sejak sistem kamar diterapkan pada 2011.

Dalam arahannya, Prof. Sunarto menempatkan pleno kamar sebagai forum untuk menjaga kesatuan hukum, menghindari disparitas putusan, memudahkan pengawasan, sekaligus mengembangkan kepakaran hakim. Penyelenggaraannya merupakan bagian dari amanah cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035.

“Perumusan pedoman hukum bagi hakim, bukanlah menutup ruang perbedaan pendapat,” tegasnya. Perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan justru diselaraskan melalui forum tersebut.

Sebagai informasi, rangkaian Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 berlangsung di Bandung pada 15 hingga 17 November. Sejak sistem kamar diterapkan pada 2011, pleno kamar telah menghasilkan 576 rumusan hukum yang dituangkan dalam 14 Surat Edaran Mahkamah Agung.

(M.NUR)

Sharing Social:
EdithNews
EdithNews
Articles: 3942

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *