Mengukur yang Penting: Akuntabilitas Kinerja dalam Perpres 86/2026

Edithnews.com (Jakarta) Rabu, 18 Nov 2026 – Penataan organisasi pasca Perpres 86/2026 memberi kesempatan langka untuk membenahi cara kita mengukur.

Setiap akhir tahun, kantor-kantor pemerintah sibuk dengan satu pekerjaan yang sama: menyusun laporan kinerja. Tabel diisi, angka dihitung, persentase capaian dibubuhkan. Laporan itu kerap tebal dan rapi. Namun ada satu pertanyaan yang tidak selalu mudah dijawab dari halaman-halamannya: apakah yang kita ukur benar-benar hal yang penting?

Pertanyaan itu menjadi relevan karena Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 tentang Sekretariat Mahkamah Agung tidak memperlakukan pengukuran kinerja sebagai urusan pelaporan semata. Ia menempatkannya sebagai pijakan untuk menata organisasi.

Robert Kaplan dan David Norton membuka artikel mereka tentang balanced scorecard di Harvard Business Review (1992) dengan kalimat yang kini menjadi semacam hukum dalam manajemen kinerja: what you measure is what you get, apa yang diukur itulah yang akan diperoleh. Ukuran bukan sekadar cermin yang memantulkan kinerja. Ia juga kemudi yang mengarahkannya.

Dua pasal patut dibaca berdampingan. Pasal 34 menyatakan bahwa Sekretaris MA dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional. Pasal 47 ayat (2) kemudian menegaskan bahwa penataan organisasi Sekretariat MA dilakukan dengan mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah serta proses bisnis antarunit organisasi.

Kalimat terakhir itu penting. Ia berarti bahwa bagan organisasi tidak semestinya disusun lebih dahulu, baru kemudian dicarikan indikator kinerjanya. Urutannya terbalik: kinerja apa yang hendak dicapai dirumuskan dulu, lalu unit dan jabatan dibentuk untuk mewujudkannya.

Sistem akuntabilitas kinerja itu sendiri bukan hal baru. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mendefinisikannya sebagai rangkaian sistematik aktivitas, alat, dan prosedur untuk menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan dan mengolah datanya, serta melaporkannya, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Menurut Pasal 5 Perpres itu, penyelenggaraannya meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Perhatikan ujung definisi itu: pertanggungjawaban dan peningkatan. Laporan yang hanya memenuhi kewajiban, tanpa mengubah cara kerja, baru menyelesaikan separuh tujuannya.

Naskah urgensi Perpres ini memberi alasan mengapa penyambungan itu penting. Naskah itu menekankan perlunya keselarasan antara kebijakan, anggaran, dan pengukuran kinerja. Tanpa keselarasan itu, sebuah indikator bisa tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi capaiannya sulit diukur. Pelajarannya, menurut kami, sederhana: indikator kinerja baru bermakna bila ia didukung anggaran dan melekat pada unit yang jelas bertanggung jawab atasnya.

Arah yang sama juga datang dari evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PANRB, yang merekomendasikan agar Mahkamah Agung melakukan penyederhanaan birokrasi dan menerapkan sistem kerja baru. Mahkamah Agung menyambutnya dengan langkah nyata, dan Perpres 86/2026 menjadi pijakan untuk mewujudkan rekomendasi itu.

Dengan Pasal 47 ayat (2), penataan organisasi kini wajib mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja dan proses bisnis antarunit. Penataan organisasi tidak lagi berdiri sendiri; ia berpijak pada kinerja yang hendak dicapai.

Namun menyambungkan saja belum cukup. Yang diukur pun harus tepat.

Godaan terbesar dalam pengukuran kinerja adalah menghitung yang mudah dihitung. Jumlah kegiatan, jumlah peserta, jumlah dokumen, dan persentase serapan anggaran mudah dikumpulkan dan mudah dilaporkan. Tetapi semua itu adalah keluaran, bukan hasil. Bimbingan teknis yang diikuti seribu orang harus dipastikan membuat seribu orang itu bekerja lebih baik.

Peter Drucker mengingatkan bahaya ini jauh-jauh hari. Dalam artikel “Managing for Business Effectiveness” di Harvard Business Review (1963), ia menulis: there is surely nothing quite so useless as doing with great efficiency what should not be done at all. Tidak ada yang lebih sia-sia daripada mengerjakan dengan sangat efisien sesuatu yang semestinya tidak perlu dikerjakan sama sekali. Laporan yang menunjukkan serapan anggaran seratus persen belum menjawab pertanyaan Drucker: apakah yang dibiayai itu memang hal yang benar?

Donald Kirkpatrick telah mengingatkan hal ini sejak 1959, ketika ia memperkenalkan empat level evaluasi pelatihan melalui serangkaian artikel di Journal of the American Society of Training Directors: reaksi peserta, pembelajaran, perubahan perilaku di tempat kerja, dan hasil bagi organisasi. Di banyak organisasi, evaluasi pelatihan lebih sering berhenti di level pertama atau kedua, karena keduanya paling mudah diukur. Padahal yang dibutuhkan organisasi itu adalah level ketiga dan keempat: apakah cara kerja berubah, dan apakah layanan menjadi lebih baik.

Ada pula peringatan sebaliknya. Ilmuwan sosial Donald T. Campbell, dalam artikel “Assessing the Impact of Planned Social Change” (1979), mencatat bahwa makin sebuah indikator sosial kuantitatif dipakai untuk mengambil keputusan, makin rentan pula ia terhadap tekanan untuk disimpangkan, dan makin besar kemungkinan ia justru mendistorsi proses yang hendak dipantaunya. Gagasan ini kini dikenal sebagai hukum Campbell.

Sosiolog William Bruce Cameron merumuskan kedua peringatan itu dalam satu kalimat yang kerap keliru dikaitkan dengan Albert Einstein. Dalam bukunya Informal Sociology (1963), Cameron menulis: not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. Tidak semua yang dapat dihitung itu penting, dan tidak semua yang penting dapat dihitung.

Bagi peradilan, peringatan itu sangat nyata. Bila hakim dinilai semata dari kecepatan memutus, perkara yang rumit bisa tergoda untuk diselesaikan secara tergesa. Karena itu, indikator kinerja peradilan tidak boleh berdiri di satu kaki. Ia memerlukan keseimbangan antara angka dan mutu, misalnya antara data penanganan perkara dan telaah atas mutu putusan.

Lalu bagaimana pembinaan tenaga teknis semestinya diukur?

Di Ditjen Badilum, kami memandang pembinaan sebagai satu lingkaran: kebutuhan kecakapan dipetakan, pengembangan dilakukan, hasilnya dinilai, lalu penilaian itu menjadi bahan promosi dan mutasi. Bila lingkaran itu diukur hanya dari jumlah kegiatannya, gambaran yang diperoleh belum lengkap. Kita tahu seberapa banyak yang telah dikerjakan, tetapi belum tentu tahu seberapa besar manfaatnya.

Pengukuran yang lebih bermakna akan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bukan sekadar berapa bimbingan teknis yang diselenggarakan, melainkan apakah kecakapan yang dipetakan kurang benar-benar membaik. Bukan sekadar berapa surat keputusan mutasi yang terbit, melainkan apakah orang yang tepat ditempatkan di tempat yang tepat, dan apakah pengadilan yang menerimanya bekerja lebih baik sesudahnya. Bukan sekadar berapa putusan yang dieksaminasi, melainkan apakah mutu putusan meningkat dari waktu ke waktu.

Pertanyaan semacam itu lebih sulit dijawab. Jawabannya membutuhkan data yang tersambung antarunit, waktu yang lebih panjang, dan kesediaan untuk menerima bahwa sebagian hasil pembinaan baru tampak bertahun-tahun kemudian. Namun hanya pertanyaan semacam itulah yang sungguh menjawab mengapa pembinaan perlu ada.

Langkah ke arah itu sudah dimulai. Di hadapan para hakim baru pada Juni 2025, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Sunarto, menegaskan: “TPM sekarang by data, bukan by rasa.” Di Ditjen Badilum, SATU JARI memungkinkan kinerja pengadilan dipantau dari satu tempat, dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis sedang membangun rapor tenaga teknis yang menghimpun kinerja dan potensi setiap hakim, panitera, dan jurusita. Ketika ukuran-ukuran itu tersambung, pertanyaan tentang manfaat pembinaan dapat dijawab bukan dengan perkiraan, melainkan dengan data.

Penataan organisasi pasca Perpres 86/2026 memberi kesempatan langka untuk membenahi cara kita mengukur. Kami menawarkan empat gagasan sebagai bahan diskusi.

Pertama, rumuskan kinerja sebelum bagan. Sejalan dengan Pasal 47 ayat (2), setiap unit yang diusulkan dalam Peraturan Sekretaris MA akan lebih kuat bila disertai rumusan hasil yang hendak dicapainya. Dengan begitu, sumbangan setiap unit terhadap tujuan bersama dapat terlihat jelas sejak awal.

Kedua, sambungkan indikator dengan anggaran sejak awal. Setiap indikator kinerja perlu sejak awal disertai dukungan anggaran dan penanggung jawab yang jelas. Penyesuaian rencana strategis dan perjanjian kinerja idealnya berjalan seiring dengan pembentukan struktur baru, bukan sesudahnya.

Ketiga, ukur hasil, bukan hanya keluaran. Setiap program pembinaan perlu memiliki setidaknya satu indikator yang menyentuh perubahan perilaku atau hasil bagi organisasi, bukan hanya jumlah kegiatan dan peserta.

Keempat, jaga keseimbangan angka dan mutu. Indikator kuantitatif tetap diperlukan, tetapi untuk pekerjaan yudisial ia harus selalu ditemani penilaian kualitatif, agar angka tidak berubah menjadi tujuan itu sendiri.

Mengukur adalah cara sebuah organisasi menyatakan apa yang dianggapnya penting. Apa yang dihitung akan dikejar, dan apa yang tidak dihitung perlahan terlupakan. Karena itu, memilih ukuran sesungguhnya adalah memilih arah.

Perpres 86/2026 telah meletakkan akuntabilitas kinerja di dua tempat yang menentukan: di tangan Sekretaris MA yang memimpin, dan di dasar setiap penataan organisasi. Pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa yang kelak diukur bukan sekadar seberapa banyak yang kita kerjakan, melainkan seberapa besar perbedaan yang kita hasilkan bagi pengadilan dan para pencari keadilan.

(M.NUR)

Sharing Social:
EdithNews
EdithNews
Articles: 3974

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *