
Pusdiklat MA Panggil 55 Peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Ad Hoc PHI
Edithnews.com (Bogor) Kamis 19/11/2026 – Pusdiklat Teknis Peradilan pada Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI memanggil 55 orang untuk mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Seluruh Indonesia. Pemanggilan itu tertuang dalam surat Nomor 823/BSDK.3/DL1.6/XI/2026 tertanggal 17 November 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Darmoko Yuti Witanto, dan ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
Pelatihan akan berlangsung pada 26 November sampai 19 Desember 2026 dengan metode blended learning. Tahap I berupa pembelajaran mandiri melalui e-Learning Mahkamah Agung pada 26 November sampai 4 Desember 2026, sedangkan Tahap II diselenggarakan secara klasikal di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, pada 6 sampai 19 Desember 2026. Pembukaannya dijadwalkan Senin, 7 Desember 2026, dan penutupannya Jumat, 18 Desember 2026.
Para peserta berasal dari 28 wilayah Pengadilan Tinggi, mulai dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh sampai Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Dari tanah Papua, masing-masing satu peserta tercatat dari PN Jayapura dan PN Manokwari.
Selama tahap mandiri, peserta akan mempelajari 16 materi. Daftarnya dibuka dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Teori dan Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, lalu berlanjut ke pengupahan, pemutusan hubungan kerja, hukum acara PHI, dan judicial activism dalam perkara PHI, sebelum ditutup dengan teknik pembuatan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan bagi PHI serta perlindungan pekerja perempuan, anak, dan penyandang disabilitas juga masuk ke dalam kurikulum itu.
Registrasi dilakukan melalui laman laskar.bsdk.mahkamahagung.go.id, baik oleh peserta yang bersedia maupun yang tidak bersedia mengikuti pelatihan. Peserta yang bersedia wajib mengunggah surat tugas dan pas foto berlatar merah. Apabila sampai 23 November 2026 seseorang belum mendaftar, ia dianggap tidak bersedia mengikuti pelatihan. Seluruh peserta juga harus sudah memiliki akun SSO/SIMARI untuk masuk ke e-Learning Mahkamah Agung.
Peserta yang tidak mengikuti Tahap I tidak diperkenankan melanjutkan ke Tahap II dan akan dilaporkan kepada Badan Pengawasan serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Surat itu juga merujuk Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor 57/Tuaka Bin/M/V/2021, yang menggolongkan penolakan mengikuti diklat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim butir ke-10 tentang berperilaku profesional. Karena itu, peserta yang tidak bersedia diminta membuat surat pernyataan yang memuat alasan dan bukti pendukung, dengan diketahui oleh ketua pengadilannya.
Biaya perjalanan dan akomodasi peserta dibebankan pada DIPA BSDK Tahun Anggaran 2026. Penggantian transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 dan hanya diberikan apabila peserta menyerahkan bukti perjalanan yang sah dalam bentuk cetak. Dalam surat yang sama, Pusdiklat menegaskan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun, dan setiap penyimpangan layanan dapat dilaporkan melalui Siwas Mahkamah Agung RI.
(M.NUR)



