Edithnews.com (JAKARTA) — Maraknya praktik parkir liar dan pungutan oleh juru parkir (jukir) tidak resmi di sejumlah wilayah Jakarta menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak tinggal diam dan segera melakukan penertiban secara terpadu.

Pengamat transportasi dan kebijakan publik, Azas Tigor Nainggolan, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, UP Perparkiran, dan Satpol PP bekerja sama mengatasi persoalan tersebut.

Menurutnya, ketiga instansi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang harus dijalankan secara maksimal. Dishub dan UP Perparkiran bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan perparkiran sesuai kewenangannya. Sementara Satpol PP menjalankan fungsi penegakan Perda dan penertiban gangguan ketertiban umum.

“Parkir liar tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Dishub, UP Perparkiran, dan Satpol PP harus turun bersama. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan dan penertiban,” tegas Azas Tigor.

Ia menilai, jukir yang tidak memiliki seragam resmi, surat tugas, kartu identitas, serta tidak memberikan karcis atau bukti pembayaran patut menjadi perhatian pemerintah. Terlebih jika mereka memungut tarif di luar ketentuan.

Azas Tigor juga mengingatkan adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila pungutan parkir berlangsung tanpa kejelasan pengelolaan dan penyetoran.

“Harus jelas siapa yang mengelola, siapa petugasnya, berapa tarifnya, dan ke mana uang parkir tersebut disetorkan. Jangan sampai ruang publik dijadikan ladang pungutan tanpa pertanggungjawaban,” ujarnya.

MASYARAKAT JANGAN PARKIR SEMBARANGAN

Selain menuntut ketegasan pemerintah, Azas Tigor mengimbau masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan, ikut mencegah praktik parkir liar.

Menurutnya, pengemudi juga memiliki peran karena merekalah yang menentukan lokasi kendaraannya akan diparkir.

“Masyarakat jangan mau parkir di sembarang tempat. Parkirlah di lokasi resmi yang memiliki rambu petunjuk parkir huruf P berwarna biru dan pastikan identitas jukirnya jelas. Jangan memberikan ruang bagi tumbuhnya parkir liar,” imbaunya.

Ia juga meminta kepolisian turun tangan apabila ditemukan dugaan pemaksaan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap pengguna jasa parkir.

Azas Tigor berharap Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi pengawasan perparkiran dan memastikan ketiga instansi tersebut melakukan penertiban secara konsisten.

“Jangan hanya melakukan penertiban sesaat. Pemerintah harus memastikan jalanan Jakarta tidak dikuasai oleh praktik parkir ilegal. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan parkir yang tertib, aman, dan transparan,” pungkasnya.

(M.NUR)

Sharing Social:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *