Edithnews.com (Jakarta) Sabtu 21 November 2026 – Tulisan ini membahas secara singkat problematika penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dari waktu-kewaktu hingga diakomodirnya kedua pasal tersebut dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional.

Sejak disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (dirubah dengan Undang-undang No 20. Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), telah menimbulkan problematika dalam penerapannya. Problematika tersebut terjadi khususnya dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dikarenakan terdapat multitafsir atau tumpang-tindih rumusannya dan adanya perbedaan ancaman pidananya. Tulisan ini akan membahas secara singkat problematika penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dari waktu-kewaktu hingga diakomodirnya kedua pasal tersebut dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional.

Rumusan Multitafsir dan Perbedaan Ancaman Pidana

Rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hudup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan rumusan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatam atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara dengan penjara seumur hudup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam praktik peradilan acapkali timbul problematika dalam penerapan kedua pasal tersebut, karena rumusan unsurnya bersifat multitafsir atau tumpang-tindih serta terdapat perbedaan ancaman pidananya, baik pidana penjara maupun denda. Problematika penerapan kedua pasal tersebut terutama terjadi ketika dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, yakni primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sedangkan subsidiair melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Hal ini terjadi, karena kedua pasal tersebut memiliki unsur yang berbeda tetapi tidak mudah dipisahkan atau tumpang-tindih, sedangkan terhadap dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, sebelum membuktikan dakwaan subsidiair. Lazimnya dakwaan yang berbentuk subsidiair, antara dakwaan primair dan subsidiair memiliki kesamaan unsur dan yang membedakan hanyalah terdapat unsur pemberat dalam dakwaan primair. Contoh dalam Tindak Pidana Pencurian : Pencurian dengan pemberatan sebagai dakwaan primair (Pasal 363 ayat (4) KUHP atau Pasal 477 KUHP Nasional), sedangkan dakwaan subsidiair Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP atau Pasal 476 KUHP Nasional). Dalam perkara pembunuhan, jika dakwaan primair Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 KUHP Nasional), maka sebagai dakwaan subsidiair adalah Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP atau 458 KUHP Nasional).

Berkaitan dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut, permasalahan timbul karena dalam praktik peradilan tidak mudah membedakan atau memisahkan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Unsur “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sesungguhnya juga termasuk unsur “melawan hukum”. Dengan kata lain, salah satu wujud unsur “melawan hukum” adalah “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Demikian pula, dalam praktik peradilan sulit membedakan/memisahkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Artinya tidak mudah membedakan/memisahkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa tersebut telah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” atau hanya sekedar “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Selain terdapat multitafsir atau tumpang-tindih dari rumusan unsur kedua pasal tersebut, kesulitan juga terjadi dalam penerapan pidananya, karena kedua pasal tersebut mencantumkan ancaman minimum khusus yang berbeda jauh, yakni 4 (empat) tahun untuk Pasal 2 ayat (1) dan 1 (satu) tahun untuk Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Hal ini dapat dipahami, karena muara dari penanganan perkara adalah penjatuhan pidana bagi terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana.

Singkatnya, dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas tersebut, seolah-olah hakim dipaksa harus menyatakan terbukti dakwaan primair dan menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Namun demikian, dalam banyak perkara, dengan mempertimbangkan fakta yang terbukti di persidangan dan jika hakim akan menjatuhkan pidana yang relatif ringan, maka lazim terhadap terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sedangkan jika hakim akan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun keatas, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Guna mengatasi problematika penerapan kedua pasal tersebut, dalam praktik peradilan dari waktu kewaktu telah diberikan solusi. Pertama : Dakwaan subsidiaritas tersebut dibaca alternatif. Dengan dibaca alternatif tersebut, maka hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terbukti di persidangan dapat langsung memilih dakwaan yang dinilai terbukti. Seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dan jika berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan membuktikan hal yang demikian, maka hakim langsung menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiair. Sebagai contoh, dalam perkara pengadaan barang dan jasa yang terbukti merugikan keuangan negara, seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat langsung dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsidiair (Pasal 3 Undang-undang No, 31 Tahun 1999), sedangkan penyedia jasa dapat dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No, 31 Tahun 1999). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindak pidana korupsi karena memiliki “kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sedangkan penyedia jasa dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, dan bukan didasarkan atas “kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dimilikinya. Namun demikian, pendapat atau cara pandang seperti ini pada akhirnya dinilai tidak sejalan dengan pembuktian dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yang harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti, baru bisa dipertimbangkan dakwaan subsidiair, sehingga tidak dibenarkan dalam praktik peradilan.

Kedua, diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2012. Di dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, yang merupakan regulasi atau aturan pemberlakuan Rumusan Kamar Pidana Tahun 2012 dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2012, huruf C Tindak Pidana Khusus, selain melarang dakwaan subsidiatitas dibaca sebagai dakwaan alternatif, juga diberikan pedoman bahwa untuk menentukan keterbuktian dakwaan subsidiaritas tindak pidana korupsi tersebut, dapat mempergunakan ambang batas kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Dengan ambang batas tersebut, maka seorang pelaku tindak pidana korupsi/terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dinyatakan terbukti melanggar dan dipandang adil jika dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi/terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka kepadanya dapat dinyatakan terbukti melanggar dan dipandang adil jika dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Ketiga, diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2018. Dalam perkembangannya ternyata ambang batas kerugian negara sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 dinilai tidak memadai lagi dengan terjadinya perubahan nilai rupiah, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 3 Tahun 2018. Di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, terkait Rumusan Kamar Pidana No. 6 dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 telah merubah ambang batas kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah). Dengan ambang batas tersebut, maka seorang pelaku tindak pidana korupsi/terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara di bawah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dapat dinyatakan terbukti melanggar dan dipandang adil jika dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi/terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara di atas Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), maka kepadanya dapat dinyatakan terbukti melanggar dan dipandang adil jika dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.
Keempat, diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangannya, SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut juga dianggap kurang ideal, karena dalam penjatuhan pidana terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, hanya didasarkan atas besarnya kerugian negara, padahal banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 tersebut, ditentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan secara berurutan : a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; c. rentang penjatuhan pidana; d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; e. penjatuhan pidana; dan f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana (Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2020). Terkait 6 (enam) point yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2020 beserta lampirannya.

Sekalipun pedoman penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 tersebut lebih komprehensif dibandingkan dengan pedoman pemidanaan yang diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 di atas, namun demikian PERMA No. 1 Tahun 2020 ini juga tidak mengatur secara eksplisit, bagaimana hakim harus membuktikan atau menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaritas. Oleh karenanya, maka pertimbangannya diserahkan kepada hakim berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan tentunya.

Rumusan Solutif

Problematika penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut rupanya menjadi perhatian para pembentuk undang-undang, sehingga diadakan perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional.

Adapun rumusan Pasal 603 KUHP Nasional adalah : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hudup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sdikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Sedangkan rumusan Pasal 604 KUHP Nasional berbunyi : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatam atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara dengan penjara seumur hudup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, maka rumusan Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional terdapat perbedaan yang cukup signifikan, terutama ancaman pidananya, baik ancaman pidana penjara, yakni sama-sama minimal 2 (dua) tahun maupun ancaman pidana denda, minimal kategori II atau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal kategori VI atau Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dengan membaca rumusan Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional tersebut, maka dalam hal penerapan atau pembuktiannya hakim juga akan menemui kendala yang sama tatkala Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yakni primair melanggar Pasal 603 KUHP Nasional, sedangkan subsidiair melanggar Pasal 604 KUHP Nasional. Namun demikian, dengan ancaman pidana yang sama antara Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional, maka bisa memperkecil problematika dalam penjatuhan pidananya, sehingga hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih adil dengan mempertimbangkan fakta yang terbukti di persidangan, tanpa terbebani perbedaan ancaman pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999. Selain itu, dengan dirumuskannya Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional sebagai delik materiil, yakni tanpa kata “dapat”, maka penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa lebih menjamin keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus riil atau nyata (actual loss) dan bukan lagi perkiraan atau kemungkinan (potential loss).

Semoga rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional dapat menjadi rumusan solutif terhadap problematika penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan di atas.
Daftar Referensi
Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
___________, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
Barda Nawawi Arif, 2009, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Universitas Diponegoro, Semarang.
Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung.
Moeljatno, 1985, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Topo Santoso, 2025, Pokok-pokok Hukum Pidana, Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana, Rajawali Pers, Depok.
Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang No 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Kamar Pidana Tahun 2012.
SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Pidana Tahun 2018.

M.NUR

Sharing Social:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *