Anggota Pertanyakan Transparansi Koperasi Karya Makmur Lestari Bersama, Diduga Ada Penyelewengan Dana
EdithNews.com (Palangka Raya) – Sejumlah anggota Koperasi Karya Makmur Lestari Bersama (KMLB) di Desa Kaburan, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mempertanyakan transparansi pengurus dalam pengelolaan dana hasil kebun plasma sawit yang bekerja sama dengan PT Kalimantan Ria Sejahtera (KRS).
Koperasi yang beranggotakan sekitar 221 orang ini, termasuk delapan orang pengurus, diketahui menerima pembagian hasil sebesar 20 persen dari keuntungan kebun plasma milik PT KRS. Namun, sejumlah anggota menilai pengurus tidak terbuka dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan rapat anggota.
“Sudah empat kali pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), tapi tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada anggota. Semuanya dilakukan tertutup,” ujar salah satu warga Desa Kaburan saat ditemui Senin (10/11/2025) di Palangka Raya.
Pergantian Pengurus Dinilai Tidak Jelas
Koperasi KMLB kini dipimpin oleh H. Rudiansyah, menggantikan ketua sebelumnya Tumon Abdurahman. Pergantian kepengurusan ini juga dipersoalkan karena dinilai dilakukan tanpa penjelasan resmi kepada anggota maupun ketua lama.
“Tidak pernah ada rapat atau pemberitahuan bagaimana pergantian dilakukan,” kata warga.
Selisih Dana dan Potongan yang Tidak Jelas
Dalam pembagian SHU keempat, anggota koperasi sempat menanyakan kepada pihak PT KRS terkait kegiatan sosialisasi hasil kebun. Namun, warga yang ingin hadir mengaku tidak diajak oleh pengurus.
Setelah pertemuan dengan pihak perusahaan, sekretaris koperasi sempat menginformasikan bahwa dana SHU sebesar Rp1,2 miliar. Namun, dua hari kemudian, informasi berbeda muncul dari Kepala Desa Jangkang yang menyebut jumlahnya mencapai Rp1,8 miliar.
Ketua koperasi kemudian mengklarifikasi bahwa jumlah dana sebenarnya sebesar Rp1,891 miliar, dengan 20 persen atau sekitar Rp360 juta disebut sebagai bagian untuk pengurus. Sisanya, menurut warga, juga dipotong untuk pajak, insentif kepada pihak desa, mantir adat, pos polisi, dan dinas koperasi.
“Pertanyaannya, apakah koperasi wajib memberi dana kepada pihak-pihak tersebut tanpa keputusan rapat anggota?” ujar seorang anggota.
Warga juga menemukan adanya selisih sekitar Rp529 juta dari total dana pembagian yang belum jelas peruntukannya. Selain itu, anggota mengaku setiap kali pembagian dana selalu dipotong pajak, meski menurut pihak perusahaan, pajak hanya dipotong setahun sekali.
Anggota Desak Audit dan Klarifikasi
Sedikitnya 51 anggota koperasi telah menyatakan keberatan atas potongan yang tidak transparan tersebut. Mereka juga menilai pengurus enggan menggelar rapat anggota tahunan, meskipun telah diminta berkali-kali.
“Warga berharap ada keterbukaan. Kalau tidak, kami minta aparat penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian mengusut dugaan penyimpangan dana ini,” ujar warga lainnya.
Gaji Pengurus Dinilai Tidak Sesuai Kesepakatan Awa
Dibandingkan kepengurusan sebelumnya, sistem pembayaran gaji pengurus juga dianggap berubah. Pada masa kepemimpinan sebelumnya, insentif diberikan berdasarkan kesepakatan rapat anggota, dengan nominal menyesuaikan kondisi keuangan koperasi.
Kala itu, gaji ketua sebesar Rp5 juta, wakil Rp4 juta, sekretaris Rp4 juta, dan pengurus lain rata-rata Rp3 juta, dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Kini, besaran dan mekanisme pembayaran insentif tersebut tidak lagi dijelaskan secara terbuka.
Anggota Harapkan Keterbukaan
Sejumlah anggota berharap pengurus koperasi segera membuka laporan keuangan dan menggelar rapat anggota untuk menjelaskan secara rinci penggunaan dana.
“Pengurus seharusnya menjalankan amanah dengan jujur dan terbuka. Kalau dibiarkan, kepercayaan warga akan hilang,” kata warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Koperasi Karya Makmur Lestari Bersama maupun PT Kalimantan Ria Sejahtera belum memberikan tanggapan resmi.
Media ini membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan.
(Endharmoko)
