
Badilag Tetapkan 16 Tenaga Teknis Kepaniteraan untuk Perkuat 5 Pengadilan Agama Baru
Edithnews.com (Jakarta) Senin,16 Nov 2026 – Ditjen Badilag tetapkan 16 aparatur kepaniteraan hasil promosi dan mutasi guna mengisi struktur SDM pada lima Pengadilan Agama baru.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI resmi merilis hasil persetujuan promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan guna mengisi struktur sumber daya manusia (SDM) pada lima satuan kerja (satker) Pengadilan Agama baru.
Sebanyak 16 aparatur teknis kepaniteraan mulai dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, hingga Jurusita ditetapkan sebagai motor penggerak administrasi perkara di pengadilan tingkat pertama yang baru dibentuk tersebut, tertuang dalam pengumuman bernomor 3042/DJA/KP4.1.3/XI/2026 pada Selasa, (10/11/2026).
Penempatan jajaran kepaniteraan ini menjadi krusial mengingat kelima Pengadilan Agama (PA) baru tersebut yakni PA Kabupaten Kepulauan Mentawai, PA Kabupaten Bangka Selatan, PA Kabupaten Buton Tengah, PA Kabupaten Buton Utara, dan PA Lombok Utara dijadwalkan akan diresmikan operasionalnya secara serentak pada 30 November 2026 mendatang. Langkah ini menindaklanjuti persetujuan izin operasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung RI pada 9 November 2026.
Sebagai ujung tombak pelayanan administrasi peradilan dan registrasi perkara, formasi kepaniteraan pada lima satker baru ini diisi oleh para aparatur berpengalaman dari berbagai wilayah. Untuk PA Kabupaten Kepulauan Mentawai Kelas II, posisi Panitera dipercayakan kepada Meridianto, S.H. (sebelumnya Panitera Muda Gugatan PA Batusangkar), didampingi MHD. Dwi Simon, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Muda Gugatan, Faisal Oktaranda, S.H. sebagai Panitera Muda Permohonan, serta Deko Haliansyah, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum.
Sementara itu, roda kepaniteraan di PA Kabupaten Bangka Selatan Kelas II akan dinakhodai oleh Hermansyah, S.H., M.H. (sebelumnya Panitera Muda Hukum PA Pangkalpinang) selaku Panitera, bersama Meividian Prianto, S.H. sebagai Panitera Muda Gugatan, serta dua Jurusita yakni Muhammad Adria Dharmapraja, S.H. dan Deris Septa Trisakti, S.H.
Penguatan lini kepaniteraan juga dilakukan di wilayah Sulawesi Tenggara. Pada PA Kabupaten Buton Tengah Kelas II, Sudarmin, S.H.I., M.H. (sebelumnya Panitera Muda Hukum PA Kendari) resmi dipromosikan menjadi Panitera, bersinergi dengan Laode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Muda Gugatan. Adapun di PA Kabupaten Buton Utara Kelas II, jabatan Panitera diamanahkan kepada Muhammad Tanzil, S.H., M.H. (sebelumnya Panitera Muda Permohonan PA Andoolo), didampingi Muhammad Djumrin, S.H., M.A.P. selaku Panitera Muda Hukum, serta La Ode Muh. Nurdin Alimudin sebagai Jurusita.
Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, operasional kepaniteraan PA Lombok Utara Kelas II akan dipimpin oleh Ainiah Husnawati, S.Ag., M.H. (sebelumnya Panitera PA Klungkung) sebagai Panitera, dibantu Asep Sudarmadi, S.H. selaku Panitera Muda Gugatan, serta Farid Wajdi, S.H. (Panitera Pengganti PTA Mataram) yang mendapatkan penugasan khusus pada satker baru tersebut.
Mengingat tenggat waktu peresmian yang sudah di depan mata, Ditjen Badilag menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Agama terkait agar segera melaksanakan pelantikan bagi seluruh pejabat yang promosi dan mutasi paling lambat pada 20 November 2026. Setelah dilantik, para pejabat kepaniteraan bersama unsur pimpinan dan hakim diwajibkan langsung melakukan koordinasi teknis di lapangan demi memastikan kesiapan layanan bagi masyarakat pencari keadilan tepat saat peresmian pada 30 November 2026.
Dari sisi administrasi kepegawaian, seluruh aparatur kepaniteraan yang masuk dalam daftar wajib segera menuntaskan sisa beban kerja di satker lama serta memenuhi prosedur digital secara tertib. Proses pengunduhan petikan SK melalui aplikasi SIMTEPA disyaratkan dengan pengunggahan Perjanjian Kinerja terlebih dahulu, disertai pembaruan LHKPN pada aplikasi SIKEP MA. Selain itu, berkas pengajuan biaya pindah wajib diunggah melalui aplikasi SIMTALAK maksimal satu bulan sejak petikan SK dirilis agar hak-hak keuangan mutasi dapat diproses tepat waktu.
Melalui penempatan komposisi kepaniteraan yang lengkap dan terukur sejak hari pertama operasional, Mahkamah Agung RI optimistis kelima Pengadilan Agama baru ini mampu langsung menghadirkan pelayanan hukum yang prima, cepat, transparan, dan berintegritas tinggi bagi masyarakat di daerah pemekaran maupun wilayah kepulauan.
(M.NUR)



