Belanda Menukar Penjara dengan Rompi Kerja Sosial

Edithnews.com (Jakarta) Sabtu, 14 Nov 2026 – Di Belanda, sejumlah fasilitas penjara tua justru beralih fungsi menjadi hotel butik, pusat kebudayaan, hingga hunian sosial

Ada kondisi kontras yang seringkali sulit dicerna oleh nalar hukum konvensional kita yang terlampau lama akrab dengan kultur tembok tinggi dan kawat berduri.

Di Belanda, sejumlah fasilitas penjara tua justru beralih fungsi menjadi hotel butik, pusat kebudayaan, hingga hunian sosial. Fenomena ini bukan terjadi karena angka kriminalitas di negara tersebut mendadak nihil, melainkan akibat adanya kesadaran kolektif negara untuk mengakhiri orientasi retributif yang mengagungkan angka pemenjaraan.

Ketika delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang dipimpin langsung Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. tanggal (9/11/2026) menginjakkan kaki di kantor cabang Reclassering Nederland, Amsterdam, mereka mendapati sebuah kenyataan peradilan yang telah lama ditinggalkan oleh paradigma kolonial kita: sel-sel penjara dikosongkan secara sistematis sejak periode 2018–2019 melalui optimalisasi kerja sosial (taakstraf/werkstraf) dan pengawasan kemasyarakatan.

Ironi sejarah ini terasa kian menusuk ketika ditarik ke garis masa ke belakang. Lebih dari seabad lalu, dari tanah Eropa inilah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS 1918) dilegasikan ke Nusantara yang kemudian setelah kemerdekaan Indonesia disahkan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Warisan kolonial itu kita rawat selama lebih dari 107 tahun sebagai kompas pemidanaan nasional. Kita mewarisi bukan sekadar teks pasalnya, melainkan juga cara berpikirnya yang ortodoks, bahwa wibawa negara dan tegaknya keadilan diukur dari seberapa keras ia mengurung tubuh manusia di balik jeruji besi.

Kini, di tengah gelombang pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru yang melahirkan pidana pengawasan (Pasal 75–77) serta pidana kerja sosial (Pasal 85) sebagai pidana pokok alternatif, pertanyaan mendasarnya menggelegar di ruang batin para penegak hukum kita: Dapatkah keadilan disebut paripurna ketika palu penghukuman diketuk, namun kesempatan bagi pelanggar hukum untuk memperbaiki dirinya justru ditutup rapat oleh tembok-tembok penjaraku?

Mari menatap data dengan jujur tanpa harus membungkusnya dengan retorika birokratis. Data statistik sistem pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan situasi yang memprihatinkan akibat krisis overcrowding (kelebihan kapasitas) yang kronis. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan per 19 Oktober 2026, jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 281.136 orang, jauh melampaui kapasitas hunian sebesar 154.991 orang, sehingga terjadi overcrowding sebesar 81,4% atau kelebihan penghuni sebanyak 126.145 orang. Tingkat okupansi yang mendekati dua kali lipat dari kapasitas normal ini menciptakan tekanan struktural yang berat bagi efektivitas pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Angka 279.000 jiwa di balik jeruji bukan sekadar statistik administratif di atas kertas. Ia adalah sebuah beban kemanusiaan yang melumpuhkan esensi utama dari pemasyarakatan itu sendiri. Ketika rasio penjaga dan program pembinaan tereduksi drastis oleh lautan manusia di dalam blok-blok sel, penjara kehilangan fungsi korektifnya dan berubah wujud menjadi inkubator residivisme yang paling efektif.

Sebaliknya, Belanda membaca kalkulasi makro ini melalui kacamata ekonomi kriminologi yang dingin namun sangat manusiawi. Dalam sesi dialog di Amsterdam, terungkap riset tim ekonom universitas yang menghitung nilai manfaat dari setiap satu euro dana publik yang diinvestasikan pada program Reclassering.

Hasilnya mencengangkan: ketika seorang pelaku kejahatan dialihkan dari sel penjara ke program pidana kerja sosial yang terarah, negara secara langsung menghemat hingga 300 juta Euro dari pos pengeluaran biaya operasional penjara (avoided costs), proses peradilan lanjutan, hingga biaya logistik pengawalan.

Lebih jauh lagi, riset kriminologi jangka panjang membuktikan bahwa anak-anak dari narapidana yang mendekam di penjara memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk jatuh ke dalam lingkaran hitam kriminalitas antargenerasi (intergenerational crime cycle). Oleh karena itu, pembinaan di luar tembok penjara bukan dipandang sebagai bentuk “keringanan hukum yang lunak”, melainkan sebagai strategi investasi makro untuk memutus mata rantai kejahatan demi keamanan jangka panjang masyarakat luas.

Satu hal paling revolusioner yang diserap delegasi Mahkamah Agung dari kunjungan ini adalah meruntuhkan mitos birokrasi sentralistik. Dalam sesi tanya jawab, delegasi sempat melontarkan pertanyaan kritis: Belanda memiliki struktur pemerintahan pusat yang sangat mapan. Mengapa pemerintah tidak membentuk saja sebuah direktorat khusus di bawah kementerian untuk mengelola layanan reintegrasi ini? Bukankah jauh lebih efisien jika dijalankan langsung oleh aparatur sipil negara?

Jawaban narasumber Raymond di Reclassering Nederland membuka cakrawala berpikir yang radikal. Lembaga tersebut bukanlah instansi pemerintah, melainkan sebuah yayasan swasta independen (stichting) yang beroperasi di 5 wilayah regional dan menaungi 11 distrik pengadilan. Akar historisnya bermula pada tahun 1823, di mana kelompok masyarakat sipil dan gerakan keagamaan tergerak oleh nurani kemanusiaan untuk menuntun para mantan narapidana kembali hidup bermartabat. Negara baru hadir pada tahun 1915 untuk memberikan pengakuan hukum dan kucuran subsidi setelah sistem pidana bersyarat diperkenalkan.

Status sebagai yayasan independen ini memberikan mereka posisi tawar moral dan kebebasan intelektual yang mutlak. Hampir 100 persen pendanaannya memang disuplai oleh APBN melalui skema subsidi berbasis kinerja (output-based subsidy) dari Kementerian Kehakiman dan Keamanan, namun mereka bebas dari intervensi birokrasi harian. Jika kelak muncul rezim politik populis yang mendesak penghapusan kerja sosial, direktur yayasan tidak terikat hierarki komando administratif PNS; ia dapat berdiri di televisi nasional malam itu juga, memaparkan data ilmiah, dan mendebat kebijakan keliru tersebut demi menyelamatkan ruh keadilan.

Bagi Mahkamah Agung RI, khususnya Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil pembelajaran lintas batas ini menjadi fondasi krusial dalam merumuskan kebijakan diklat hakim ke depan. Bahwa penegakan hukum modern tidak lagi diukur dari seberapa angkuh palu diketuk untuk memenjarakan, melainkan dari seberapa tangguh institusi keadilan merajut kembali martabat manusia yang tersesat agar kembali memberi arti bagi masyarakatnya.

(M.NUR)