MA Hadiri Pembahasan Gap Analysis Konvensi Anti-Suap OECD
EdithNews.com (JAKARTA) — Perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menghadiri Konsinyering Pembahasan dan Penyempurnaan Laporan _Gap Analysis_ Konvensi Anti-Suap Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Mangkuluhur ARTOTEL Suites, Jakarta, 17-18 September 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan dan konfirmasi atas sejumlah pertanyaan (_questionnaire_) yang diajukan OECD kepada Pemerintah Indonesia.
Pembahasan dilakukan untuk menilai kesesuaian kerangka hukum, kelembagaan, kapasitas penegakan hukum, serta praktik yang berkaitan dengan Konvensi Anti-Suap OECD.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan kerangka hukum Indonesia terkait penyuapan pejabat publik asing (_foreign bribery_). Penguatan tersebut menjadi salah satu bagian yang diperlukan Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan OECD.
Dalam konsinyering tersebut, MA menjadi salah satu kementerian/lembaga yang memberikan pandangan terkait kapasitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuapan pejabat publik asing.
MA diwakili oleh Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), serta Badan Pengawasan MA.
Perwakilan MA turut memberikan konfirmasi dan penjelasan terhadap sejumlah pertanyaan OECD yang berkaitan dengan sistem dan praktik peradilan di Indonesia.
Bahas Kapasitas Penegakan Hukum
Pembahasan mengenai kapasitas penegakan hukum terhadap tindak pidana _foreign bribery_ melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Selain KPK, forum tersebut melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Yudisial, serta lembaga terkait lainnya.
Materi yang dibahas mencakup mandat dan sumber daya otoritas penegak hukum, pelatihan dan keahlian, hingga aspek independensi dan integritas aparat penegak hukum serta lembaga peradilan.
MA juga memberikan masukan terhadap sejumlah data dan aspek regulasi yang menjadi bagian dari _questionnaire_ OECD.
Beberapa hal yang dibahas antara lain jumlah pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), data anggaran penanganan perkara korupsi, serta regulasi dan praktik terbaik (_best practice_) dalam penggeledahan dan penyitaan.
Selain itu, forum turut membahas mekanisme pengakuan bersalah (_plea bargaining_) dalam perkara tindak pidana korupsi, saksi mahkota, serta _Deferred Prosecution Agreement_ (DPA).
Jadi Bahan Penyempurnaan Laporan
Keterlibatan MA dalam forum tersebut menjadi bagian dari penyampaian informasi mengenai sistem peradilan Indonesia dalam proses _Gap Analysis_ Konvensi Anti-Suap OECD.
Masukan yang disampaikan MA didukung oleh data, regulasi, dan praktik peradilan yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan OECD.
Selanjutnya, hasil pembahasan dalam konsinyering tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Laporan _Gap Analysis_ Konvensi Anti-Suap OECD.
(Nur)
