Panitera PN Jakpus Ungkap Strategi Hadapi Hambatan Eksekusi Perdata

Edithnews.com (Jakarta) Senin 16 Nov 2026 – Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Dr. Ahyar Parmika, membagikan pengalaman dan strategi mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Hal tersebut disampaikannya dalam podcast PODIUM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) bertema Eksekusi Putusan Perdata, Tantangan dan Solusinya, yang ditayangkan melalui kanal YouTube Ditjen Badilum pada Senin (16/11/26).

Menurutnya, ketelitian administrasi, koordinasi lintas instansi, dan kesiapan petugas menjadi kunci agar pelaksanaan putusan berjalan aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum.

Salah satu persoalan yang kerap ditemui adalah ketidaklengkapan dokumen permohonan eksekusi, khususnya bukti kepemilikan harta milik pihak yang diwajibkan memenuhi putusan. Kondisi ini sering terjadi ketika pemohon meminta penyitaan tanah atau kendaraan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang.

Ahyar menjelaskan bahwa pengadilan perlu memastikan objek yang akan disita benar-benar milik termohon eksekusi. Untuk itu, pengadilan dapat melakukan verifikasi kepada instansi terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tanah maupun Samsat untuk kendaraan.

“Pengadilan negeri sebelum meletakkan sita eksekusi harus memastikan betul-betul bahwa objek yang mau kita sita adalah milik termohon,” tegas Ahyar.

Persoalan lainnya muncul dalam eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurut Ahyar, pekerja yang memenangkan perkara tidak jarang menghadapi keterbatasan biaya untuk memperoleh haknya. Proses penyitaan, penilaian aset, hingga pelelangan dapat membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Hampir 40% perkara PHI di pengadilan itu prodeo, sisanya beracara dengan biaya sendiri. Terkadang nilai gugatan dengan biaya perkaranya hampir sama”, ucapnya.

Sebagai salah satu solusi yang diterapkan dalam praktik, Ahyar menjelaskan mekanisme permohonan pemblokiran rekening perusahaan yang menjadi termohon eksekusi. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban pembayaran hak pekerja sesuai amar putusan melalui prosedur eksekusi yang berlaku.

Ia juga menyoroti pentingnya constatering, yakni pemeriksaan dan pencocokan kondisi objek eksekusi di lapangan dengan objek yang tercantum dalam putusan. Apabila ditemukan perbedaan mendasar pada letak, batas, atau luas tanah, hasil pemeriksaan menjadi bahan pertimbangan Ketua Pengadilan untuk menentukan apakah eksekusi dapat dilaksanakan.

Namun, perubahan fisik berupa bangunan baru atau penambahan bangunan tidak berarti menghalangi eksekusi. Host juga mempertanyakan solusi atau upaya hukum apa yang tepat bagi pemohon jika hal tersebut terjadi.

“Solusinya bisa mengajukan gugatan baru berdasarkan putusan yang sudah BHT agar amar putusannya dapat dilaksanakan sesuai keadaan yang baru”, jawabnya.

Pengalaman menangani eksekusi kawasan Hotel Sultan, Jakarta, turut menjadi pembahasan. Ahyar menceritakan bahwa kompleksitas objek, banyaknya bangunan, penghuni, serta barang yang harus dipindahkan membuat pelaksanaan pengosongan tidak memungkinkan diselesaikan dalam satu hari.

“Berdasarkan koordinasi dengan pimpinan Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka eksekusi yang tidak dimungkinkan dilaksanakan satu hari dapat dilaksanakan beberapa hari”, ujarnya.

Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada hari pertama, petugas melakukan pengosongan orang dan penguasaan objek. Selanjutnya, pemindahan barang berlangsung sekitar satu bulan, termasuk proses pendataan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan di gudang.

Ahyar menekankan bahwa pelaksanaan eksekusi harus tetap memperhatikan hak dan keselamatan pihak yang terdampak. Pemohon perlu mempersiapkan fasilitas pendukung, termasuk tempat tinggal sementara, gudang penyimpanan, dan tenaga pengangkut yang memadai.

“Pelaksanaan eksekusi itu humanis, betul-betul terlindungi termohon dan barang-barang termohon tidak rusak,” ujarnya.

Selain kesiapan teknis, Ahyar menggarisbawahi pentingnya kekompakan petugas dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi perlawanan di lapangan.

Menutup perbincangan, Ahyar mengingatkan bahwa keberhasilan eksekusi bukan semata-mata menyelesaikan proses pengosongan atau penyitaan, melainkan memastikan putusan pengadilan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan tata kelola pelaksanaan eksekusi yang baik, transparan, dan akuntabel, putusan perdata tidak hanya sebatas putusan, tetapi benar-benar dilaksanakan sehingga memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan,” pungkasnya

(M.NUR)

Sharing Social:
EdithNews
EdithNews
Articles: 3931

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *