Wujudkan Keselarasan Hukum, Kemenko Kumham Imipas Petakan Tindak Lanjut Putusan MK
Edithnews.com (Jakarta) 10 Nov 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mempertemukan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan tindak lanjut tiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, 115/PUU-XXII/2024, dan 151/PUU-XXII/2024. Rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta, Senin (9/11), tersebut difokuskan untuk mengetahui bentuk tindak lanjut Putusan MK dan implementasi pemaknaan sesuai dictum dan ratio decidendi.
Rapat dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, Robianto, serta narasumber Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Zuliansyah; Analis Hukum Ahli Madya Kementerian Komunikasi dan Digital, Prananto Nindyo Adi Nugroho; Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, M. Yusfidli; akademisi Universitas Bina Nusantara, Vidya Prahassacitta; dan perwakilan Biro Hukum Mahkamah Konstitusi, Fajar. Turut hadir perwakilan Sekretariat Jenderal DPR RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kejaksaan Agung.
Sebagai koordinator pencapaian Indeks Pembangunan Hukum (IPH), Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat untuk mengoordinasikan pencapaian indikator Prioritas Nasional di bidang hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Dalam IPH, tindak lanjut putusan MK menjadi salah satu indikator pada Pilar Penegakan Hukum melalui Variabel Penegakan Konstitusi. Pada pengukuran Tahun 2024, indikator Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan MK memperoleh skor 0,24 atau berada dalam kategori kurang. Capaian tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan tindak lanjut putusan MK beserta kualitas pelaksanaannya.
Menanggapi kondisi tersebut, Robianto menekankan pentingnya penguatan kepatuhan pemerintah terhadap putusan MK melalui penyesuaian kebijakan dan regulasi. “Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024 pada Pilar Penegakan Hukum, khususnya indikator Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, memperoleh skor 0,24 atau berada dalam kategori kurang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kepatuhan pemerintah terhadap putusan MK melalui penyesuaian kebijakan dan regulasi,” ujar Robianto.
Dari aspek penyesuaian regulasi, Zuliansyah memaparkan substansi Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 terkait pemaknaan sejumlah pasal dalam UU ITE. Salah satu poin pentingnya adalah pembatasan makna frasa “orang lain” dalam Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik agar hanya merujuk pada individu atau perorangan. “Penegasan MK bahwa frasa ‘orang lain’ dalam Pasal 27A UU ITE mengenai pencemaran nama baik hanya berlaku untuk individu atau perorangan, tidak termasuk lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan,” jelas Zuliansyah.
Sementara itu, Prananto Nindyo Adi Nugroho menjelaskan perkembangan pengaturan UU ITE setelah berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Sejumlah ketentuan pidana dalam UU ITE mengalami penyesuaian dan pengalihan pengaturan ke dalam KUHP. “Dengan berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana, terdapat sejumlah ketentuan pidana dalam UU ITE yang mengalami pengalihan pengaturan ke dalam KUHP. Penyesuaian ini perlu dicermati untuk menghindari kekosongan maupun dualisme penerapan hukum,” papar Prananto.
Dari perspektif penegakan hukum, M. Yusfidli menyoroti pemaknaan unsur “kerusuhan” dalam Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menegaskan bahwa kerusuhan harus dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan sekadar kegaduhan atau perdebatan di ruang digital. “‘Kerusuhan’ berarti kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber. Perdebatan, kegaduhan, atau kemarahan di media sosial tidak dengan sendirinya memenuhi unsur kerusuhan,” tegas Yusfidli.
Adapun Vidya Prahassacitta menyoroti aspek pembuktian dalam penanganan perkara kejahatan berbasis konten elektronik. Menurutnya, penggunaan bukti elektronik perlu memperhatikan standar pembuktian sebagaimana diatur dalam UU ITE agar proses penegakan hukum memiliki dasar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Mayoritas perkara cyber-content-related crime, termasuk penghinaan, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong dengan menggunakan sarana elektronik, tidak didasarkan pada standar pembuktian elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, tetapi hanya menggunakan Berita Acara Tangkapan Layar,” ungkap Vidya.
Selain dua putusan yang berkaitan dengan UU ITE, rapat juga membahas Putusan MK Nomor 151/PUU-XXII/2024 mengenai penunjukan Pejabat atau Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP). Putusan tersebut memaknai kata “dan” dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP menjadi “dan/atau”, sehingga kriteria penunjukan PPDP dapat bersifat alternatif-kumulatif. Ketentuan ini selanjutnya telah diakomodasi dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Fajar dari Biro Hukum Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan MK tidak dapat dipahami secara terpisah dari undang-undang yang menjadi objek pengujian.
“Putusan MK tidak bisa dibaca sendiri, tetapi harus dibaca bersama undang-undang. Putusan MK pada dasarnya memiliki derajat setara undang-undang dan berlaku mengikat tanpa harus menunggu adanya regulasi baru, baik pada tingkat pemerintah maupun pembentukan undang-undang. Karena itu, putusan MK dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk ditindaklanjuti,” jelas Fajar.
Melalui rapat ini, Kemenko Kumham Imipas mendorong penguatan koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar tindak lanjut putusan MK dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai substansi putusan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap putusan MK, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang selaras dengan prinsip konstitusi.
(M.NUR)
